Menu

Breaking News

Pemerintah

Bupati Ketapang Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem dan Ancaman Karhutla di Musim Kemarau 2026

badge-check

Bupati Ketapang Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem dan Ancaman Karhutla di Musim Kemarau 2026 Perbesar

Bupati Ketapang Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem dan Ancaman Karhutla di Musim Kemarau 2026

Ketapang, Cakarpost.com kalbar – Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, kekeringan, serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau tahun 2026.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam imbauan resmi Pemerintah Kabupaten Ketapang, prediksi dari BMKG serta data dari BPBD Kabupaten Ketapang menyebutkan bahwa wilayah Ketapang saat ini berada dalam status Siaga Kekeringan dan Siaga Bencana Asap akibat meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan telah dimulai sejak Juni 2026, dengan puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026, dan diperkirakan berakhir pada Oktober 2026.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta munculnya kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Dalam imbauannya, Bupati Alexander Wilyo mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah pencegahan, antara lain menggunakan air secara bijak dan efisien, tidak membuka lahan dengan cara membakar, mewaspadai sumber-sumber api seperti puntung rokok maupun api terbuka lainnya, serta selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah melalui media massa dan saluran informasi resmi.

Selain itu, masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat yang tidak dapat ditangani secara mandiri kepada Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Ketapang agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kepedulian dan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya bencana yang dapat merugikan banyak pihak.

“Mari kita tingkatkan kepedulian, kewaspadaan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan demi keselamatan, kesehatan, dan masa depan Kabupaten Ketapang yang kita cintai,” ujar Bupati Alexander Wilyo.

Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mematuhi seluruh imbauan yang telah disampaikan demi terciptanya Kabupaten Ketapang yang aman, sehat, dan bebas dari bencana kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026.

Cakarpost.com kalbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Bupati ketapang Aleksander Wilyo dan Wakil bupati Jamhuri amir S.H mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam

5 Agu 2026 - 04:58 WIB

Bupati ketapang Aleksander Wilyo dan Wakil bupati Jamhuri amir S.H mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam

Masyarakat Sekadau Kecewa, Kafilah Tidak Menampilkan Mobil Hias pada Pembukaan MTQ ke-34 di Kayong Utara

4 Agu 2026 - 14:20 WIB

Masyarakat Sekadau Kecewa, Kafilah Tidak Menampilkan Mobil Hias pada Pembukaan MTQ ke-34 di Kayong Utara

Sembunyikan 201 Kapling Lahan Warga, Pengurus Koperasi Berais Lestari Mandiri Ketapang Diduga Lakukan Penggelapan

4 Agu 2026 - 10:54 WIB

Sembunyikan 201 Kapling Lahan Warga, Pengurus Koperasi Berais Lestari Mandiri Ketapang Diduga Lakukan Penggelapan

Ribuan Warga Padati Pantai Permata, Lurah Pilang Buka Festival Gir Sereng 2026

4 Agu 2026 - 05:04 WIB

Ribuan Warga Padati Pantai Permata, Lurah Pilang Buka Festival Gir Sereng 2026

MTQ XXXIV, Momentum Meneguhkan Persaudaraan dan Membangun Kalimantan Barat yang Harmonis

3 Agu 2026 - 09:13 WIB

MTQ XXXIV, Momentum Meneguhkan Persaudaraan dan Membangun Kalimantan Barat yang Harmonis
Trending di Pemerintah